Berita publikasi kinerja

Komisi II DPRD Sumedang Dorong Peningkatan PAD yang Dikelola Bappenda

BAPPENDA SUMEDANG – Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, kini mendorong Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) untuk melakukan berbagai upaya yang sekiranya akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu bentuk dorongan dimaksud, antara lain dengan menyarankan pihak Bappenda agar dapat memberikan perhatian bagi para kolektor penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2).

Seperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kab. Sumedang, Warson Mawardi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bappenda, Kamis (4/3/2021).

Dalam kunjungan kerja yang diterima langsung Plt Kepala Bappenda Kab. Sumedang Rohana, beserta jajaran pejabat Bappenda, di Aula Rapat Bappenda tersebut, Warson menjelaskan bahwa tujuan kedatangan Komisi II DPRD Sumedang ini, tiada lain dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya (Bappenda), terutama mengenai anggaran kolektor penagihan yang dikelola Bappenda.

Karena menurut Warson, anggaran untuk biaya oprasional kolektor penagihan ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan, guna memotivasi para kolektor dalam melakukan penagihan PBB P2.

“Tujuang kami datang ke sini, tiada lain untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama mengenai anggaran kolektor penagihan yang dikelola Bappenda,” kata Warson.

Warson berharap, dengan diberikannya perhatian lebiu dari pemerintah, para kolektor nantinya bisa lebih giat dalam membantu proses penagihan.

Dengan seperti itu, secara otomatis PAD dari sumber pajak PBB P2 di Sumedang akan bisa meningkat.

Plt Kepala Bappenda Kab. Sumedang Rohana, merespon positif kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Sumedang itu.

Bahkan dalam sambutannya, Rohana, dengan gamblang menjelaskan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan Bappenda dalam rang meningkatkan PAD.

Adapun mengenai biaya oprasional untuk kolektor penagihan PBB P2, pihaknya akan berupa semaksimal mungkin agar para kolektor bisa mendapatkan bantuan biaya oprasional.

Untuk itu, Rohana juga meminta dukungan dari Komisi II DPRD supaya dapat membantu memfasilitasi penganggaran untuk biaya oprasional bagi para kolektor penagihan PBB P2. (Bappenda Kab. Sumedang)*